JAKARTA, (PRLM).- Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 2012 nanti dilakukan melalui kas daerah provinsi, tidak seperti 2011 yang melalui kabupaten/kota. Pada triwulan pertama diharapkan dana BOS sudah bisa tersalurkan ke sekolah pada tanggal 9 hingga 16 Januari 2012.
Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemdikbud Suyanto menuturkan, transfer ke daerah harus terjadi karena tuntutan UU Otonomi Daerah. Penyaluran melalui provinsi dianggap lebih manageable.
“Tidak ada skemanya kalau ingin dari kas umum negara ke sekolah,” kata Suyanto pada sela-sela pertemuan audiensi dengan Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri beserta jajarannya, bertempat di Gedung E Kemdikbud Senayan, Jakarta, Jumat (16/12).
Menurut dia, meskipun penyaluran BOS pada 2012 sama dengan 2005-2010, yaitu melalui pemerintah provinsi, namun skemanya berbeda. Selain itu, laporan juga hanya pada akhir tahun. “Laporan triwulan III misalnya bukan prasyarat pencairan untuk triwulan IV,” katanya.
Dijelaskan, sebagian penyaluran dana BOS pada 2011 memang lambat. Meskipun, ada sejumlah kabupaten/kota yang cepat dalam penyaluran. Dia menilai, itu merupakan persoalan perilaku birokrasi. “Triwulan ke-4 saja saat ini baru 111 kabupaten/kota yang telah menyalurkan,” katanya.
Total kabupaten/kota yang ada adalah 497 buah. Untuk triwulan ke-3, tercatat masih ada 35 kabupaten/kota yang belum menyalurkan.
Sebelumnya, Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mencatat, pada 2011 terjadi masalah dalam penyaluran dana BOS berupa keterlambatan pencairan.
Dia juga mempertanyakan, pada 2012 mengapa BOS harus disalurkan lewat provinsi, tidak ke sekolah langsung. “Pada 2011 ini terjadi masalah dalam penyaluran berupa keterlambatan pencairan dana BOS ke sebagian besar SD dan SMP,” katanya.
Febri menuturkan, keterlambatan ini telah berimplikasi serius terhadap pendanaan operasional dan pelayanan pendidikan sekolah. Dia mencontohkan terdapat sekolah terpaksa mencari sumber pendanaan lain untuk menutupi kebutuhan operasional, seperti membayar honor guru, ujian, alat tulis kantor (ATK), dan lainnya.
“Bahkan, sebagian sekolah terpaksa meminjam dana kepada pihak ketiga apabila dana yang dibutuhkan cukup tinggi,” katanya.
Pada salah satu rekomendasinya, Febri menyebutkan, untuk merevisi Permendikbud No. 51/2011 tentang Juknis (Petunjuk Teknis) Dana BOS 2012, terutama terkait dengan peran dan kewenangan Komite Sekolah dalam pengelolaan dana BOS.
Pada bagian lain, pihaknya menilai adanya pemborosan pengadaan buku pelajaran 2011. Febri mempertanyakan, mengapa ada kebijakan imperatif, seperti mewajibkan sekolah membeli satu buku Penjasorkes setiap murid di tingkat SD dan dua buku Penjasorkes dan SBK (Seni, Budaya, dan Keterampilan) bagi satu murid SMP.
“Bagi murid dan orang tua kelompok ekonomi menengah ke bawah, buku prioritas yang menjadi pegangan murid adalah buku Matematika, IPA, dan Bahasa Indonesia,” katanya.
Direktur Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar Kemdikbud Didik Suhardi menuturkan, terkait BOS buku, pada 2012 nanti bersifat penggantian buku.
“Kalau masih pengadaan buku teks, sifatnya penggantian. Misalnya, buku Matematika lama diganti dengan buku yang baru,” jelasnya.
“Kalau masih pengadaan buku teks, sifatnya penggantian. Misalnya, buku Matematika lama diganti dengan buku yang baru,” jelasnya.
Didik menuturkan, pengadaan buku ini dilakukan bertahap untuk kelengkapan buku-buku mata pelajaran di sekolah bersangkutan.
Dijelaskan dia, mulai 2006-2008, buku mata pelajaran yang diadakan adalah Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA (untuk SD) dan Bahasa Indonesia, Matematika, dan bahasa Inggris (untuk SMP).
Lalu, pada 2009, buku IPS dan Pendidikan Kewarganegaraan (untuk SD) dan IPA dan Pendidikan Kewarganegaraan (untuk SMP). Pada 2010, Pendidikan Agama, Seni Budaya dan Keterampilan (untuk SD). Sedangkan, untuk SMP adalah IPS dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Sementara itu, pada 2011, untuk SD meliputi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Olahraga. Sedangkan, untuk SMP berupa buku Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Olahraga dan Seni Budaya dan Keterampilan.
Menurut Didik, pengadaan buku-buku mata pelajaran itu berbeda dibandingkan dengan kebutuhan perpustakaan yang lebih pada referensi, pengayaan, dan panduan guru.(A-94/A-89)***
sumber : http://www.pikiran-rakyat.com
sumber : http://www.pikiran-rakyat.com
